Pengertian Hukum Tertulis dan Contohnya

13993 views

Menurut bentuknya, hukum itu dibedakan menjadi dua: hukum tertulis (written law/unstatute law) dan hukum tidak tertulis (unwritten law/unstatutery law).

Pengertian hukum tertulis (written law) yaitu, hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Contoh hukum tertulis yaitu hukum pidana yang ditulis pada KUHPidana, dan hukum perdata yang ditulis pada KUHPerdata.

Oleh karena sifatnya yang tertulis, maka UUD mempunyai rumusan tertulis dan tidak dapat atau tidak mudah berubah. Karena pada prinsipnya, dasar dan mekanisme setiap sistem pemerintahan sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar.

pengertian hukum tertulis

Beda dengan pengertian hukum tertulis, hukum tidak tertulis (unwritten law) adalah hukum yang hidup dalam keyakinan masyarakat, namun tidak tertulis dan berlaku serta ditaati seperti peraturan perundangan. Hukum tidak tertulis disebut juga sebagai hukum kebiasaan. Hukum tertulis ini sewaktu-waktu dapat berubah tergantung keadaan atau kondisi adat di daerah tersebut. Contoh hukum tidak tertulis yaitu: hukum adat pada masing-masing daerah, tidak dicantumkan atau ditulis dalam UU tetapi hukum ini harus dipatuhi oleh daerah tertentu.

Pengertian Hukum Tertulis Yang Tidak Dikodifikasikan

Selain mengetahui tentang pengertian hukum dasar tertulis, perlu diketahui juga bahwa hukum tertulis atau hukum dasar tertulis ini ada yang dikodifikasikan dan yang belum dikodifikasikan. Kodifikasi adalah pembukuan jenis-jenis hukum yang tertentu dalam kitab UU secara sistematis dan lengkap. Dari sini didapati bahwa unsur-unsur kodifikasi adalah: jenis-jenis hukum yang tertentu (contohnya hukum perdata), sistematis dan lengkap. Adapun tujuan kodifikasi dari hukum tertulis ini ialah untuk memperoleh kepastian hukum, kesatuan hukum dan penyederhanaan hukum.

Hukum tertulis yang dikodifikasikan misalnya:

  1. Hukum Pidana, dikodifikasikan dalam kitab UU Hukum Pidana (KUHP) pada tahun 1918.
  2. Hukum Sipil, dikodifikasikan dalam kitab UU Hukum Sipil (KUHS) tahun 1848.
  3. Hukum Dagang, dikodifikasikan dalam kitab UU Hukum Dagang (KUHD) tahun 1848.
  4. Hukum Acara Pidana, dikodifikasikan dalam UU Hukum Acara PIdana (KUHAP) tahun 1981.

Jelaslah sudah bahwa hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana dan hukum acara pidana, bentuknya merupakan tertulis dan sudah dikodifikasikan.

Hukum tertulis yang belum dikodifikasikan misalnya:

  1. Peraturan Hak Merek Perdagangan.
  2. Peraturan Hak Oktroi (Hak Menemukan di Bidang Industri).
  3. Peraturan Hak Cipta (auteursecht).
  4. Peraturan Ikatan Perkreditan.
  5. Peraturan Ikatan Panen.
  6. Peraturan Kepailitan.
  7. Peraturan Penundaan Pembayaran (keadaan pailit).

Dari penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan mengenai pengertian hukum tertulis dan tidak tertulis. Pengertian hukum tertulis yaitu hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sedangkan hukum tidak tertulis yaitu hukum yang hidup dalam keyakinan masyarakat, namun tidak tertulis dan berlaku serta ditaati seperti peraturan perundangan. Hukum tidak tertulis disebut juga sebagai hukum kebiasaan.