Pengertian Hukum Tawan Karang

15985 views

Pengertian hukum tawan karang pada dasarnya awal mula hukum tawan karang adalah hak yang dimiliki oleh para raja-raja Bali di masa lalu dan hukum ini bersifat istimewa, yang mana raja Bali akan menyita kapal-kapal yang terdampar atau kapal yang menyusup ke daerah atau wilayah yang telah diatur dalam hukum adat, dan penyitaan kapal tersebut beserta seluruh barang barang muatan di dalam kapal tersebut. Dan hukum tawan karang tersebut dikenal sudah lama alias kuno yang awalnya di temukannya 2 prasasti kajian hukum tawan karang yaitu :

  1. Prasasti bebetin yang di temukan pada 818 atau 896 M yang isinya “Jika ada pedagang berlabuh di sana, dihaturkan di Hyang Api persembahannya. Jika pedagang itu meninggal, miliknya dan lain-lain harus dibagi dua. Jika perahunya rusak dan pecah agar dijadikan pagar benteng.”
  2. Prasasti sembiran yang di temukan pada 923M terbuat dari tembaga yang isinya “dan apabila ada peristiwa-peristiwa tawan karang di perahu, lancang, jukung, talaka, serta diketahui oleh penduduk desa, supaya dijadikan wrddhi {semacam persembahan} setelah diberitahukan kepadaku, supaya di haturkan kepada Bhatara Punta Hyang.”

pengertian hukum tawan karang

Adapun penghapusan tawan karang termasuk pengertian hukum tawan karang , bagi para raja-raja Bali mungkin terjadinya tawan karang ini sangatlah wajar, dan bagi orang Belanda dengan adanya tawan karang maka mengancam kepentingan orang Belanda, dengan adanya tragedi tersebut maka dibuatlah suatu perjanjian penghapusan tawan karang yang diikuti beberapa raja yang ada di Bali pada saat itu. Seperti kerajaan Badung, kerajaan Karangasem, kerajaan Klungkung, kerajaan Tabanan dan masih ada yang lain lagi.

Pada saat dibuatnya perjanjian tawan karang tersebut tidak menutup kemungkinan perjanjian yang telah ditanda tangani tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dikarenakan setelah adanya perjanjian tersebut tetap saja ada perampasan kapal Belanda pada tahun 1844 di pantai Prancak dan Sangsit, dan setelah adanya perampasan tersebut maka digelarlah pengesahan perjanjian kembali pada tahun 1845 oleh raja Buleleng yang mana raja tersebut menolak untuk menandatangani perjanjian tersebut yang termasuk pengertian dalam hukum tawan karang, dengan adanya isu tersebut maka Belanda menyusun strategi untuk menyerang Bali pada peperangan Bali pada tahun 1846, 1848 dan 1849.

Semoga dengan adanya informasi tentang pengertian hukum tawan karang ini menjadikan bagi Anda pembaca sebuah manfaat yang sangat luar biasa dan semoga menjadikan suatu wawasan yang luas bagi Anda yang ingin tahu dan sekedar mengerti tentang pengertian hukum tawan karang.