Pengertian Hukum Tata Negara Dalam Arti Sempit dan Luas

8305 views

Pengertian hukum tata Negara yaitu hukum yang mengatur organisasi Negara. Pengertian ini merupakan pengertian dalam arti sempit. Dalam arti luas, hukum tata Negara berasal dari kata hukum, tata dan Negara, yang meliputi dua hal:

  1. Hukum tata Negara sempit.
  2. Hukum TU Negara/ hukum pemerintah/ hukum administrasi.

Pada dasarnya hukum dikaitkan sebagai peraturan mengenai tingkah laku perorangan dalam masyarakat dan mempunyai sanksi yang dipaksakan. Oleh karena itu, hukum bersifat memaksa. Hukum lahir untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tata sering disebut sebagai pengelolaan dan pengaturan.

pengertian hukum tata negara

Dalam konsep tata Negara, Negara dikelola dan diatur oleh sistem dari hukum yang memaksa itu. Organisasi Negara merupakan organisasi tertinggi dari organisasi-organisasi yang dikelola oleh kelompok masyarakat. Dengan demikian, tata Negara berarti sistem pengaturan, pengelolaan dan penataan Negara dengan ketentuan mengenai struktur dan substansi norma kenegaraan.

Dari konsep inilah, pengertian hukum tata Negara dalam arti luas dapat dipahami sebagai hukum yang mengatur prinsip-prinsip atau norma-norma hukum secara tertulis atau hidup berkenaan dengan konstitusi praktik kenegaraan, institusi-institusi beserta fungsinya, hubungan antar institusi, serta prinsip hubungan antar institusi Negara dengan warga Negara.

Pengertian Hukum Tata Negara Menurut Para Ahli

Di kalangan para ahli, terdapat perbedaan pendapat mengenai definisi atau pengertian hukum tata Negara. Contohnya Hans Kelsen, ia memberikan pendapat bahwa hukum tata Negara merupakan hukum yang memberi bentuk Negara, di mana telah tercantum dalam undang-undang dasarnya. Dan hukum administrasi Negara merupakan pelaksanaan hukum tata Negara.

Pendapat lain mengenai pengertian hukum tata Negara menurut para ahli seperti:

Cristian Van Vollenhoven mempunyai pendapat bahwa hukum tata Negara merupakan hukum mengenai distribusi kekuasaan Negara yang mengatur semua tingkatan masyarakat hukum, baik atasan maupun bawahan. Di mana masing-masing dari tingkatan tersebut yang menentukan wilayah lingkungan rakyat, lalu menentukan badan-badan serta fungsinya masing-masing dalam lingkungan masyarakat hukum.

Robert Morrison Maclver berpendapat bahwa hukum tata Negara merupakan hukum yang mengatur Negara, hukum yang memerintah Negara. Hukum tata Negara juga mengatur pemerintahan yang berhubungan dengan masyarakat.

Geogrge Whitecross Paton merumuskan hukum tata Negara sebagai cabang ilmu dengan berbagai macam kegunaan hukum, sebagai penentu kekuasaan, organisasi serta tugas-tugas otoritas administrasi.

J.H.A. Logemann berpendapat bahwa hukum tata Negara ialah serangkaian hukum mengenai jabatan atau kumpulan jabatan dalam Negara serta berlakunya hukum suatu Negara.

Pendapat Paul Scholten tentang hukum tata Negara, hukum yang mengatur tata organisasi Negara. Jika ada hukum yang mengatur tentang organisasi Negara, maka hukum itu disebut hukum tata Negara. Dengan demikian, organisasi Negara meliputi kedudukan organisasi dalam Negara, hak, kewajiban serta tugas masing-masing.

Demikianlah pengertian hukum tata Negara dalam arti sempit dan luas, serta pengertian menurut para ahli. Semua pengertian tersebut memanglah beda tapi intinya tetaplah sama.