Isi Hukum Tawan Karang di Bali

6315 views

Isi hukum tawan karang yaitu hukum yang memberi hak pada kerajaan Bali untuk merampas kapal beserta muatannya yang terdampar di seluruh perairan Bali. Tujuan dari didirikannya hukum ini ialah untuk melindungi wilayah teritorial atau wilayah kekusaan Bali dari musuh-musuh asing yang dapat membahayakan keselamatan rakyat Bali. Adanya hukum ini menjadi embrio dari hukum-hukum adat di Indonesia dan melahirkan paham wawasan nusantara. Kapal-kapal yang terdampar di karang-karang atau pesisir pantai Bali sangat banyak dan kerajaan khawatir bahwa kapal tersebut merupakan kapal penjajah. Oleh sebab itu masyarakat memiliki hak untuk menolong dan menyelamatkan harta benda kapal itu dan menjadi hak dari masyarakat Bali.

isi hukum tawan karang

Hukum tawan karang dianggap mengacam dan membahayakan harta kekayaan dan awak kapal-kapal Belanda yang melintas di perairan Bali. Oleh sebab itu pada tahun 1839 Belanda membuat perjanjian dengan semua raja di Pulau Bali untuk menghapus isi hukum tawan karang. Sebagai gantinya, Belanda akan mengganti dengan sejumlah uang untuk setiap kapal yang terdampar di pantai Bali. Tapi sayangnya Belanda tidak pernah menepati janji. Dan pada tahun 1844, kapal Belanda terdampar dan hak tawan karang diberlakukan. Kapal Belanda yang saat itu terdampar di Pantai Buleleng menjadi hak raja Buleleng untuk merampas kapal itu. Belanda membuat ultimatum untuk dikemBalikan seluruh isi muatan kapal itu.

Namun ultimatum tersebut tidak dihiraukan oleh raja Buleleng, akhirnya pada 1846 Belanda menyerang Buleleng dan terjadilah perang Buleleng. Belanda membawa pasukan dan senjata yang modern sehingga mereka berhasil menguasai kraton dan benteng di Bali, oleh sebab itu para raja Buleleng takluk terhadap Belanda. Belanda pikir dengan menguasai kraton maka Bali sudah bisa ditaklukan. Namun sayangnya, seluruh raja di Pulau Bali bersatu dan memberlakukan isi hukum tawan karang lagi. Tetapi Belanda tetap tidak mau kalah, Belanda mengirim pasukan yang lebih banyak untuk menguasai Pulau Bali. Hingga pada akhirnya hukum tawan karang menjadi hak Belanda untuk menyita kapal terdampar.