Hukum Tawan Karang di Bali

1337 views

Hukum tawan karang adalah sebuah hukum adat yang sangat terkenal di Bali di masa lalu karena hukum ini berisi mengenai hak kerajaan Bali untuk menyita kapal-kapal yang terdampar di seluruh perairan Bali dan memperbolehkan raja memperlakukan penumpangnya menjadi budak atau dibunuh. Hukum ini memiliki hak tawan karang yang hanya diperbolehkan ketika ada kapal-kapal baik dari asing ataupun dari daerah di indonesia yang terdampar di karang-karang atau pesisir di laut Bali. Ketika kapal-kapal tersebut terdampar, hanya masyarakat setempatlah yang hanya bisa menolong atau menyelamatkan isi ataupun penumpangnya. Tujuan dari hukum ini ialah untuk melindungi wilayah kekuasaan indonesia dari musuh-musuh asing sehingga hukum ini diangap melahirkan paham wawasan nusantara.

hukum tawan karang

Tawan karang menjadi sebuah sejarah pulau Bali yang sampai saat ini sangat menarik untuk dibicarakan. Banyak temuan-temuan prasasti yang menyebutkan bahwa hak tawan karang memang itu ada. Prasasti Sembiran (923 Masehi) mengatakan bahwa “bila ada peristiwa tawan karang (orang Bali menyebutnya taban karang) di perahu, lancing,jukung, talaka dan hal tersebut diketahui oleh penduduk desa, maka kapal tersebut menjadi persembahan untuk Bhatara Punta Hyang”. Menarik untuk membahas hukum tawan karang karena Bali memiliki kekuatan dari masyarakat desa untuk melindungi territorial atau wilayah kekuasaan agar terhindar dari musuh asing dan salah satunya dengan memberlakukan hak tawan karang ini.

Hak tawan karang berlanjut hingga Eropa datang ke Indonesia, hukum ini berlaku ketika kapal-kapal Eropa mencoba masuk wilayah Bali dan digagalkan dengan hukum ini. Selain Eropa, kedatangan Belanda juga dihalangi oleh respon tawan karang masyarakat Sanur terhadap kapal dagang Belanda yang terdampar di pesisir pantai, tetapi masyarakat tidak menyitana karena menyita kapal dagang ialah hak dari kerajaan Bali. Namun sayangnya hukum tawan karang tersebut dijadikan alasan propaganda Belanda untuk menyerang Pulau Bali. Hukum itu menjadi Hak Belanda dan penjajah Belanda menerapkan aturan sendiri dan menguntungkan pihak Belanda dengan menyita kapal-kapal yang terdampar di pesisir seluruh pantai Bali.